Jakarta || adlink.id
Puluhan perempuan Afghanistan menggelar unjuk rasa di Kabul, Sabtu (29/4/2023). Mereka menyuarakan protes atas kebijakan-kebijakan diskriminatif Taliban terhadap kaum perempuan. Dalam aksinya, mereka ikut menyerukan negara-negara agar tidak mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan.
Sekitar 25 perempuan Afghanistan berjalan dan maju melewati daerah perumahan di Kabul sambil meneriakkan slogan-slogan anti-Taliban. “Pengakuan terhadap Taliban, pelanggaran hak-hak perempuan,” pekik mereka dalam pawainya, dikutip laman Al Arabiya.
Mereka pun menyerukan slogan lain seperti “Rakyat Afghanistan sandera Taliban” dan “Kami akan marah, kami akan mati, kami akan mengambil hak kami”. Unjuk rasa yang digelar sekitar sekelompok kecil perempuan Afghanistan itu berlangsung kurang dari 10 menit. Mereka menghentikan aksi sebelum adanya konfrontasi dengan pasukan keamanan Taliban.
Aksi yang berukuran kecil semacam itu cukup sering digelar para perempuan Afganistan. Tindakan mereka terbilang berani mengingat sempitnya ruang yang diberikan Taliban untuk perbedaan pendapat. Tak sekali aparat Taliban memukuli dan membubarkan unjuk rasa yang digelar sekelompok kecil perempuan Afghanistan.
Unjuk rasa terbaru oleh perempuan Afghanistan digelar menjelang pertemuan antara perwakilan Taliban dan PBB di Doha, Qatar, pada Senin (1/5/2023). Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed mengungkapkan, pertemuan di Doha bisa saja membahas “langkah kecil” menuju pengakuan penganiayaan Taliban, tapi dengan persyaratan.
“Ada beberapa orang yang percaya ini tidak akan pernah terjadi. Ada orang lain yang mengatakan, ya, itu harus terjadi. Taliban jelas menginginkan pengakuan, dan itulah pengaruh yang kami miliki,” kata Mohammed dalam sebuah ceramah di Universitas Princeton pekan lalu.
AS, Inggris dan UE Kecam Larangan Perempuan Afganistan Bekerja.
Sejak Agustus 2021, Afghanistan berada di bawah kekuasaan Taliban. Kehidupan masyarakat di sana, terutama bagi kaum perempuan, kian memprihatinkan. Hal itu karena Taliban menerapkan hukuman bagi aktivitas ketat kaum perempuan, termasuk di bidang pendidikan.
Kepada Bergelora.com di Jakarta melaporkan, pada Desember tahun lalu, Taliban memutuskan melarang kaum perempuan Afghanistan berkuliah. Menteri Pendidikan Tinggi Taliban Nida Mohammad Nadim mengatakan, larangan itu diperlukan guna mencegah percampuran gender di universitas. Dia yakin beberapa mata kuliah yang diajarkan di kampus, seperti pertanian dan teknik, tidak sesuai dengan budaya Afghanistan serta melanggar prinsip-prinsip Islam.
Tak lama setelah itu, Taliban memutuskan melarang perempuan Afghanistan bekerja di lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non-pemerintah. Sebelumnya Taliban juga telah menerapkan larangan bagi perempuan untuk berkunjung ke taman, pasar malam, pusat kebugaran, dan pemandian umum. Taliban pun melarang perempuan bepergian sendiri tanpa didampingi saudara laki-lakinya. Ketika berada di ruang publik, perempuan Afganistan diwajibkan mengenakan hijab.
Serangkaian kebijakan Taliban yang “menindas” kehidupan perempuan Afghanistan itu telah dikecam dunia internasional. Hingga saat ini belum ada satu pun negara yang mengakui kepemimpinan Taliban di Afghanistan. Salah satu masalahnya adalah karena belum terpenuhinya hak-hak dasar kaum perempuan di sana.
Tim Redaksi
Tampilan Posting: 42
